Bangsa Indonesia "Buta" Laut

Mantan Menteri Kelautan dan Lingkungan Hidup (KLH) Sarwono Kusumaatmadja menilai, kondisi bangsa Indonesia yang "buta" laut, bahkan takut laut, menyebabkan potensi kelautan tidak tergarap dengan baik.

"Kondisi bangsa kita yang 'buta' laut, bahkan takut laut, sehingga kejayaan maritim di masa lalu, sulit dikembalikan. Begitu pula dengan potensi laut yang ada tidak digarap secara optimal," kata Sarwono, pada pertemuan kelompok ahli di Makassar, Rabu (11/11).

Menurut dia, selama ini bangsa Indonesia dicecoki dengan pemahaman bahwa posisi Indonesia yang strategis diantara dua benua dan menjadi lalulintas perdagangan dunia, namun kenyataannya peranannya sangat kecil dalam jalur lalulintas perdagangan dunia.

Ironisnya, lanjut anggota Dewan Kelautan Indonesia ini, negara tetangga Indonesia, Singapura yang tidak memiliki laut memanfaatkan habis-habisan jalur transportasi laut tersebut dan menikmati hasilnya.

Kondisi yang serupa pada India dan China yang keduanya adalah negara daratan, namun sudah tumbuh menjadi kekuatan maritim dengan menguasai perdaganan di segala sektor.

Dia mengatakan, Indonesia yang menamakan diri negara maritim, tidak memiliki sarana yang menjadi syarat sebagai negara maritim.

Ketiga syarat tersebut adalah memiliki armada niaga yang berbendera Indonesia yang mempunyai pengaruh di dunia, tidak mempunyai pelabuhan dan cluster yang kompetitif.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Hasanuddin Prof Dr J. Salusu mengatakan, Indonesia adalah satu-satunya negara yang unik karena dua hal.

Pertama, dari segi ilmu bumi politik, Indonesia dikenal sebagai "fragmented state" yakni negara yang terpencar, tersebar dalam pulau-pulau, tetapi tetap dalam kesatuan yang utuh.

Kedua, sebagai negara "frgamented" terbesar, Indonesia justeru memiliki bentuk pemerintahan sebagai negara kesatuan. Kondisi ini kurang mampu meyakinkan para ahli politik-pemerintahan dari luar negeri.

Alasannya, negara Eropa saja yang jauh lebih kecil dari Indonesia dan terdiri atas daratan, justru membentuk pemerintahan "federal".

Untuk menjadi negara maritim yang sesungguhnya, Salusu mengatakan, setidaknya itu baru dicapai pada 2040. Itupun akan terwujud jika seluruh potensi pemerintah dan masyarakat digiring ke program dan perencanaan untuk membenahi semua persoalan kelautan di Indonesia. [TMA, Ant]

Sumber: http://gatra.com/artikel.php?id=131966